Hingga batas akhir waktu pelaporan harta kekayaan, masih terdapat 478 anggota DPR periode 2009–2014 belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baru 82 orang yang melapor, padahal menurut UU No 30/2002 tentang KPK, mereka hanya punya waktu dua bulan sejak dilantik untuk memenuhi kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). “Harusnya mereka melaporkan, batas akhirnya pada 3 (Desember) kemarin,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar di Gedung KPK, Jakarta kemarin. Menurut Haryono, jika dipersentasekan, anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya baru sekitar 15,51 % dari 560 anggota Dewan. Para anggota Dewan tersebut beralasan karena belum ada kejelasan mengenai gaji yang didapatkan.
Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah telah menerima surat keputusan presiden perihal pengaktifan kembali mereka sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara resmi, mereka sudah dapat kembali menjadi pimpinan komisi itu. ”Tadi sekitar pukul 16.00, saya dan Pak Chandra datang ke Istana, diundang bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden memberitahukan, keputusan presiden (keppres) pengaktifan kembali kami sebagai pimpinan KPK telah ditandatangani. Beliau mengucapkan selamat bertugas kepada kami,” kata Bibit, Minggu (6/12) di Jakarta. 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya potensi korupsi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 sebesar 35%. Potensi terbesar berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. "Dalam hitungan kasar di 2010, terdapat potensi korupsi 35% dari total anggaran," kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Jakarta, kemarin.
Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin kemarin mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Bupati Langkat, Sumatera Utara, ini datang untuk memberikan keterangan dalam kasus penyelidikan dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat pada 2002-2007.
Perilaku korupsi yang terjadi dalam sektor kehutanan di Indonesia telah merugikan pemerintah sebesar 2 milyar dolar Amerika setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan negara semakin jauh dari sumber daya yang ada untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pemberian hak atas ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Demikian siaran pers Human Rights Watch yang diterbitkan hari ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar